GENEREASI PENERUS VS GENERASI TERUS MENERUS

Kamu yang sudah tua apa kabarmu
Katanya baru sembuh nyatanya sakit
Sakit ginjal dan encok sedikit syaraf
Hati hati pak tua istirahatlah
Di luar banyak angin.........
Sepengengal syair diatas yang dinyanyikan oleh kelompok Band Elpamas , kiranya Sangatlah pas dengan kondisi perpolitikan para seniman di Sumatera Selatan, polemik dimedia massa yang terjadi akhir-akhir ini, pasca berakhirnya Musyawarah Daerah Dewan kesenian Sumatera Selatan (Musda DKSS) yang berlangsung selama satu hari dihari dipertama sebelum jam 16.00 Wib, yang seharusnya dilakukan selama tiga hari 9-11 Juni 2008 di Hotel Swarna Dwipa, Proses persidangan sendiri tanpa melalui mekanisme persidangan yang benar lazimnya sebuah musda yang dilakukan oleh organisasi yang cukup besar sekelas Dewan Kesenian Sumatera Selatan, diantaranya pelaporan keuangan yang tidak transparan. Proses musda yang telah berjalan tidak sebagaimana mestinya tersebut telah berakhir dan dari hasil tersebut telah membentuk tim formatur untuk memilih kepengurusan baru yang terdiri dari lima orang, yakni : Djohan Hanafiah (DKSS), Toni Panggar Besi (Karo Kesra), Dra Norma (Dinas Budpar Propinsi Sumsel), R. Syahril Erwin (Dewan Kesenian Palembang), dan Ismet Inonu Singayudha (Dewan Kesenian Lahat), dan mulai bekarja selama satu minggu setelah tanggal ditetapkan.

Apa yang di kerjakan tim formature?

Semenjak tanggal ditetapnya tim formature pasca Musda Dewan Kesenian Sumatera Selatan tanggal 10 Juni 2008, seharus tim formature sudah mulai bekerja dan mulai memilih calon-calon mana saja yang cocok untuk duduk dikursi nomor satu Gubernurnya para seniman Sumatera Selatan. Setelah ditunggu tunggu hingga sekarang tanggal 20 Juli 2008 kerja tim formature belum juga kelihatan hasilnya, secara organisasi tim formature yang telah dibentuk tidak mampu bekerja secara baik, karena tim formature telah dimandatkan untuk memilih kepengerusan baru dalam tenggang waktu satu minggu setelah tanggal ditetapkan. Artinya tim Formature telah melanggar mekanisme yang ditetapkan dalam musda DKSS, sudah selayaknya tim Formature yang sudah terbentuk tersebut di bubarkan dan tampuk kepemimpinan sementara DKSS dikembalikan lagi kepada Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan.

Regenerasi kepengurusan dan perubahan Dewan Kesenian Sumatera Selatan

Pasca Musda DKSS dan mandulnya kerja tim formatur inilah polemik antara kaum muda dan tua mulai naik kepermukaaan. kelompok muda menginginkan pemimpin Dewan Kesenian Sumatera Selatan kedepan adalah sosok anak muda yang energik dan inovatip dan sebagai generasi penerus untuk memimpin para seniman di Sumatera Selatan, ide yang diusung kaum muda sanggatlah beralasan mereka menganggap kerja kerja yang dilakukan oleh pengurus DKSS terdahulu telah gagal, yang notabenenya kepengurusan terdahulu dipimpin oleh kelompok tua.
Disisi yang lain ada kelompok tua yang notabene adalah generasi terus menerus yang ingin mempertahankan kepemimpinan yang lama untuk tetap memimpin dan duduk menjadi orang no satu di Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui Dewan Kesenian Sumatera Selatan dibentuk untuk menaungi para seniman yang ada di Sumatera Selatan maka sudah sepantasnya fungsi DKSS dikembalikan ke hitanya, menjadi organisasi yang fungsinya melayani dan memafasiltasi bukan minta dilayani dan difasilitasi. Oleh sebab itu fungsi fungsi regenerasi adalah bagian yang terpenting dalam organisasi, artinya mandat tersebut harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokrasi, jika proses regenerasi ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada kualitas kepemimpinan DKSS, padahal tantangan yang akan dihadapi kedepan akan semakin berat.

Seniman Minta Tim Formature DKSS Dibubarkan

Perseteruan seniman dengan Djohan Hanafiah soal jabatan Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS), membuat tokoh teater Sumsel, H.Nurhasan “gatal” untuk ikut berbicara. Kalau selama ini dia hanya memilih diam sembari mengikuti perkembangan, ternyata hatinya terusik juga untuk sekedar menanggapi mandulnya kerja tim Formatur DKSS.
Menurut dia,ketidakberdayaan tim formature memilih sosok ketua DKSS periode 2008-2013, tampak sarat dengan kepentingan politis yang justru merugikan perspektif seni budaya di Sumatera Selatan.
Mengapa begitu? “ Yah, kalau seniman memang kepengen DKSS diketuai tokoh muda, berikan saja kesempatan itu kepada anak muda yang mampu berkesenian dan cocok memimpin manajemen kesenian. Mengapa juga orang tua seperti saya ini misalnya, harus repot-repot bertahan di posisi ketua,” ujar Nurhasan.
Kalau dalam perkembangan situasi yang tidak sehat itu muncul di DKSS, kata Nurhasan, sebaiknya orang tua mundur. Jika kepentingan hanya untuk mempertahankan kursi jabatan ketua DKSS, tandas Nurhasan, komitmen moral tokoh tua akan dapat ditakar oleh anak anak muda. Akibatnya, wibawa tokoh tua jadi tidak berharga sama sekali.
“ Apalagi muncul hujatan dan ketidakpercayaan seniman di surat surat kabar, inikan melecehkan eksistensi kita sebagai orang tua. Menurut saya, sebaiknya dengan sikap yang bijak, pak Djohan harus memberi kesempatan kepada orang muda. Kalaupun masih kepingin mengayomi anak anak muda di DKSS, yah, posisinya tidak harus duduk di kursi ketua. Bahkan, menjadi sosok pembina di DKSS jauh lebih terhormat dibanding harus menjadi ketua tim formature yang kemudian menunjuk diri sendiri agar diangkat menjadi ketua DKSS. Sikap seperti inikan tidak mendidik seniman muda kita, “ ujar tokoh teater di era tahun 1960-1970-an itu tersenyum.
Justru, katanya, dengan duduk manis sebagai pembina, akan dapat melihat sacara jernih kemampuan anak anak muda mengendalikan manajemen kesenian, “ apabila nantinya mereka melenceng dari tataran organisasi, orang tua seperti saya ini bisa “ menjewer kuping” tukas Nurhasan, ketawa lebar.
Dulu, ketika dia masih aktif di DKSS, tiap tahun ada festival tari , baca puisi, serta kegiatan seni budaya lainnya, terutama teater. “ Kegiatan ini murni dilakukan DKSS dengan melibatkan seniman disini. Sedangkan kami hanya bertindak sebagai fasilitator,” katanya.
Apa yang diungkap Nurhasan tersebut , menurut sekretaris Dewan Kesenian Kota Palembang ( DKP), Vebrie Al-Lintani, memperlihatkan sikap bijak yang penuh kematangan dari seorang Nurhasan, selama ia berkesenian.
Justru Vebrie tidak melihat keluhuran sikap seperti itu di diri Djohan Hanafiah. “ Saya kecewa terhadap pak Djohan. Orang yang selama ini disebut sebagai budayawan yang patut dihormati, justru merusak tatanan berkesenian didaerah ini. Ah, benar-benar kelewatan,” keluh Vebrie.
Sebagai pengemban amanat musda DKSS ( ketua tim formature) Djohan dinilai Vebrie tidak demokratis. Justru dia mempengaruhi pihak pihak yang dekat dengan dia untuk menunjuk dirinya kembali menjadi ketua DKSS periode kedepan. Itu artinya, kata Vebrie, ia sudah ia sudah tidak mempunyai kepekaan etika atau baso plembangnyo, dak katek raso malu ke dengan diri dewek.
“ Sudah cukup bukti selam lima tahun mengurus DKSS tidak ada prestasi yang dia toreh buat mengembangkan potensi seni disini. Jangankan untuk tujuan itu, AD/ART DKSS saja tidak mampu ia rumuskan. Inikan sebuah kecacatan sejarah DKSS,” tegasnya.
Dengan tidak memiliki landasan AD/ART organisasi, berarti musda DKSS yang digelar hari selasa (10/6) lalu di Hotel Swarna Dwipa itu, secara organisatoris cacat hukum, atau dengan kata lain, tidak sah. Menyingung ikhwal tim formature yang sudah lebih dari tujuh hari memegang mandat musda DKSS, hingga kini belum membuahkan hasil untuk memilih figur ketua, Vebrie mengangapnya sebagai upaya yang gagal total.
Akibat pergelaran musda yang buruk, menyebabkan munculnya tanggapan negatif dari para seniman. Bahkan, katanya, seluruh seniman yang tidak “membebek “ ke Djohan Hanafiah, ingin adanya perubahan dalam kepengurusan DKSS periode ke depan.
“ Seniman tidak percaya lagi pada kinerja tim formature. Saya juga mencium adanya gelagat untuk merekayasa keadaan, agar pengurus lama duduk kembali ke posnya masing-masing. Kalau itu maksud rekayasanya, lebih baik tim formature dibubarkan saja. Jangan sampai terjadi gejolak yang lebih besar dikalangan seniman. Sedangkan kendali kepengurusan DKSS kembalikan ke Pempov ( Biro Kesra ), agar dibentuk kepanitian musyawarah seniman di dewan kesenian se-Seumsel. Dengan begitu akan tercipta suasana yang kondusif,” Pungkas Vebri. (an)

Tim Formatur Langgar Mandat Musda DKSS

MANDULNYA kerja tim formatur pemilihan ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS) pasca-Musda DKSS 10-11 Juni 2008, mendapat tanggapan buruk dari kalangan seniman. Menurut perupa Sirojudin (Sirodj), Djohan Hanafiah harus bertanggung jawab atas kegagalannya melaksanakan mandat musda. ‘’Harusnya tenggat waktu selama sepekan yang diputuskan musda untuk memilih ketua DKSS, sudah ada hasilnya. Ini mana? Jadi, apa kerja tim perumus (formatur) untuk mengusung mandat musda? Apakah lima orang yang ditunjuk sebagai formatur itu kerjanya hanya tidur? Dalam kondisi begitu, saya jadi curiga, barangkali ada kongkalikong untuk mendudukkan kembali Pak Djohan sebagai ketua. Ah, ini tidak beres,’’ tegas Sirojudin.Tim formatur yang terdiri dari Djohan Hanafiah (DKSS), Toni Panggarbesi (Biro Kesra), R Syahril Erwin (DKP), Dra Norma (Disbudpar), dan Ismet (DK Lahat), dinilainya mandul. Sebab, katanya, setelah tujuh hari, seharusnya tim formatur sudah mengumumkan tokoh yang pantas memajukan DKSS. ‘’Itu artinya, tim perumus sudah melanggar ketentuan Musda DKSS. Itu kita sadari, lembaga DKSS dan kepengurusannya itu bekerja atas dasar surat keputusan (SK) pemerintah (gubernur). Jika tim perumus belum menetapkan seorang tokoh untuk menduduki jabatan ketua DKSS, berarti mereka telah melecehkan SK Gubernur,’’ ujar Sirojudin yang akrab dipanggil Sirodj.Sirodj juga menyesalkan pelaksanaan Musda DKSS digelar secara ‘’diam-diam’’ (dadakan). Sebab, katanya, sebagai seniman yang berkiprah di sini, ia tidak pernah tahu adanya Musda DKSS yang digelar Selasa (10/6). ‘’Harusnya, sebelum musda itu digelar, program itu disosialisasikan dulu ke para seniman. Ini tidak jelas, tahu-tahu musdanya sudah digelar. Saya jadi curiga dengan perhelatan itu’’.Menurut dia, seniman yang tidak ‘’membebek’’ tak ingin Djohan duduk kembali sebagai ketua DKSS, karena selama lima tahun kepengurusannya, kebijakan Djohan dinilainya tidak aspiratif dan tak berpihak kepada seniman.Kalaupun ada kegiatan, katanya, bentuknya ngocok dewek, netak dewek, dan mbagi dewek. Dengan kata lain, yang melaksanakannya bukan seniman dari sanggar-sanggar seni yang ada di Sumsel, tapi pengurus DKSS sendiri yang mengerjakan proyek itu. ‘’Inikan tidak benar. Apakah mereka tidak mengerti dengan posisinya di DKSS, atau mereka ecak-ecak pekak menanggapi keluhan seniman’’.Sebagai pekerja di lembaga kesenian, pengurus DKSS harusnya bertindak sebagai fasilitator. Kalau pun mereka ada gagasan untuk melaksanakan proyek kegiatan, pelaksanaannya harus diserahkan ke seniman. Maka itu, kata Siroj, untuk mewujudkan DKSS menjadi milik seniman, jabatan ketua harus diserahkan kepada tokoh muda yang mengerti seni dan paham mengendalikan manajemen kesenian.Dalam kesempatan wawancara kemarin, Sirodj mengimbau seluruh seniman Sumsel untuk mengajukan mosi protes terhadap kinerja tim formatur yang dinilainya sudah melanggar mandat musda. ‘’Dalam konteks ini, seluruh ketua dewan kesenian se-Sumsel harus bersikap tegas menyikapi kemandulan tim formatur. Jangan sampai keputusan tim formatur hanya menyajikan seorang tokoh yang diibaratkan membeli kucing dalam karung. Jika ini terjadi, kita harus mengajukan mosi tidak percaya,’’ tandas Sirojudin.Sebagai perupa, katanya, sejak DKSS diurus Djohan Hanafiah (periode 2003-2008), tak pernah ada tawaran program kerja yang ia terima. Yang ia ketahui, DKSS hanya melakukan program kerja tempelan, dengan cara menyantel program lembaga lain. ‘’Misalnya HUT TNI, temu sastrawan dunia, serta program lain yang bukan murni kegiatan DKSS. Berarti, pengurus DKSS tidak punya visi yang cerdas untuk melaksanakan program kesenian bagi pemberdayaan seniman di sini. Realita ini sangat menyedihkan. Makanya, untuk periode ke depan kita harus merombak kepengurusan DKSS dengan cara mengganti ketuanya dengan tokoh muda yang mengerti seni dan pahan manajemen kesenian. Ini harus kita lakukan,’’ pungkas Sirojudin. (tj/an)